Kekerasan Anak dan Perempuan, Dorong Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Metrotala.id, Pelaihari – Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Tanah Laut (Tala) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen melindungi generasi penerus, Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto menegaskan pentingnya penanganan yang tegas terhadap setiap kasus kekerasan, tanpa lagi menganggapnya sebagai persoalan yang harus ditutupi demi menjaga nama baik keluarga.
Penegasan tersebut disampaikan Rahmat saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan yang berlangsung di Gedung Sarantang Saruntung, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan di Tanah Laut.
Dalam sambutannya, Rahmat mengungkapkan bahwa masih banyak kasus kekerasan, khususnya pelecehan seksual, yang tidak pernah berlanjut ke proses hukum.
Menurutnya, anggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan aib keluarga membuat korban maupun keluarganya memilih bungkam, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang semestinya.
“Permasalahan ini seringkali tidak berani dilaporkan karena dianggap aib. Akibatnya, banyak kasus hanya berakhir dengan mediasi, padahal ini adalah masalah serius yang merusak masa depan anak-anak kita,” tegas Rahmat.
Data yang dipaparkan pemerintah daerah menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 64 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sementara hingga Juni 2026 saja, jumlah kasus telah mencapai 35 kejadian yang tersebar di berbagai kecamatan.
Bentuk kekerasan yang terjadi pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, perundungan (bullying), gangguan psikologis, hingga berbagai bentuk penyimpangan perilaku.
Rahmat menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah individu semata, melainkan tantangan bersama yang harus segera ditangani.
Ia mengingatkan bahwa cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan memberantas penyalahgunaan narkoba, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesehatan fisik dan mental anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat memperkuat komitmen melalui penerapan aturan yang konsisten, edukasi yang menyeluruh, serta memberikan teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar upaya perlindungan anak dan perempuan dapat berjalan secara efektif.
“Mari kita introspeksi. Jangan sampai kita sebagai penyelenggara pemerintahan justru lalai. Kita harus berkolaborasi untuk memberikan pendampingan psikologis, penegakan hukum yang konsisten, dan pencegahan sejak dini agar anak-anak kita tidak kehilangan rasa percaya diri dan masa depannya,” pungkasnya. (02/Red Tala)
